Sejauh ini, sudah terbukti bahwa Pancasila menjadi pusat perhatian di dalam berbagai warna politik yang dapat kita amati. Makna ideology melekat pada pancasila. Sebagai suatu system kepercayaan, Pancasila hanya bisa bermakna jika nilai-nilainya tercermin di dalam tingkah laku abdi Negara dan warga masyarakat secara keseluruhan. Idealnya, Pancasila hadir di dalam
praktek kekuasaan Negara, menjiwai setiap kebijakan pemerintah, menjadi landasan di dalam berbagai interaksi politik, serta menyemangati hubungan ekonomi, sosila, dan budaya bangsa Indonesia.
Dalam praktik pemerintahan, pengamalan nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan etis. Pancasila sepatutnya hadir sebagai suatu system yang mewakili kepribadian bangsa. Pemerintah yang berdasarka Demokrasi Pancasila sepantasnya menjadi acuan yang jelas bagi semua WNI dalam berbagai tingkatan dan ruang lingkup politik.
Melihat semua kemungkinan itu, sangat wajar jika pada tataran analisis lebih lanjut Pancasila sebagai etika politik perlu ditegaskan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan bangsa membangun sebuah system pemerintahan yang memihak kepada kepentingan rakyat.
Berdasarkan etika politik bangsa Indonesia, dapat dipahami bahwa sila pertama adalah dasar etika politik yang bersifat rohaniah, dan atas dasar itu dibangun hubungan etika politik bangsa Indonesia dalam empat fondasi gerak dan aktivitas politik yang mempertimbangkan nilai Pancasila.
Dengan dasar-dasar ini sebagi pimpinan dan pegangan pemerintah Negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan lurus untuk mencapai kebahagiaaan rakyat. Dengan bimbingan dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak ringan (Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2004. 62-69 ).
adalah curi start dalam berkampanye. Sampai ke tindakan korupsi yang sudah menjadi tontonan kita sehari-hari di tv.
2.6. PANCASILA DALAM PEMERINTAHAN DAN POLITIK
Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam bersaing, bersedia menerima pendapat yang benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pejabat diamanatkan memiliki kepedulian yang tinggi dalam melayani masyarakat, siap mundur bila terlalu melanggar kaidah dan nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa, dan Negara
Jika timbul masalah potensial yang bisa menimbulkan permusuhan dan pertentangan harus diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya, dengan menjunjung tinggi perbedaan sebagai suatu yang manusiawi dan alamiah. Etika politik diharapkan mampu mensiptakan keharmonisan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi, golongan dan primodal lainnya. Etika politik mengandung misi untuk bersifat sportif, berjiwa besar, rendah hati, dan selalu siap untuk mundur dari jabatan bila
terbukti melakukan kesalahan dan kebijakannya bertentangan dengan hukum dan keadilan masyarakat.
Etika ini diwujudkan dalam sikap yang jujur, tata krama politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak manipulatif, tidak melakukan kebohongan politik, dan tidak melakukan tindakkan tak terpuji lainnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar