Nama : Andri Utomo
Nim : 15101139
Prodi :
Manajemen
KASUS
PENYIMPANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan
tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu
pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai
“kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan
bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi).
BAB
II
PEMBAHASAN
PEMBAHASAN
Konstitusi Yang Pernah
Berlaku di Indonesia
A.
Pengertian dan Pentingnya Konstitusi
Konstitusi merupakan jaminan yg
paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah
gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat
penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan
membatasi kekuasan dalam suatu Negara.
Konstitusi berasal dari istilah
bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari
konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet
berarti undang-undang dan ground berarti tanah.Beberapa Negara yg
menggunakan istilah constitution ( bahasa Inggris ) untuk mengartikan
konstitusi.
Dalam bahasa Indonesia
,kontitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar.Istilah itu
menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara.
Contoh Penyimpangan Konstitusi di Indonesia
Kasus Mesuji, di Provinsi Lampung, menyentak nurani. Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya.
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut.
Fakta yang muncul dari kasus Mesuji, yang diduga mengakibatkan jatuhnya sekitar 30 korban tewas dari kalangan petani setempat, membuka mata kita bahwa pemerintah telah mengabaikan perlindungan kepada kaum tani..
Padahal, lanjut legislator dari Dapil Jateng itu, merujuk Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia ialah untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia. “Absennya perlindungan pemerintah dalam kasus Mesuji ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi oleh pemerintah,”ujarnya.
Kekerasan tersebut, menurut Aria Bima, lazimnya terkait dengan konflik perebutan lahan antara petani dan pengusaha atau instansi pemerintah. Petani, apalagi petani penggarap, sebenarnya tidak bermaksud memiliki lahan/tanah yang ada, tetapi hanya ingin mengolah tanah untuk menyambung hidup.
Maka, lanjutnya, di sini demokrasi politik harus diimbangi implementasi demokrasi ekonomi, yang menjunjung tinggi hak-hak ekonomi tiap warga negara untuk mencari penghidupan yang layak di wilayah NKRI. Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak-hak ekonomi petani, yang merupakan profesi mayoritas warga miskin negeri ini.
BAB
III
PENUTUP
PENUTUP
Bagi pembaca diharapkan agar menghetahui
apakah pengertian dari negara dan konstitusi di indonesia. Dengan menghetahui
hakikat dari negara dan konstitusi , diharapkan kita bisa menjadi warga negara
yang baik dan mampu melaksanakan segala peraturan yang tertuang dalam
konstitusi secara optimal.
Selesai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar