Pancasila (Indah Mahestri)

NAMA           : Indah MahestriParameswari

NIM                : 15101158

MANAJEMEN

Pancasila sebagai etika politik

1.PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987 ) . Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “SUSILA” dan “TIDAK SUSILA”, “baik” dan “buruk”. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).

2.PENGERTIAN POLITIK

Pengertian Politik Secara operasional bidang politik menyangkut konsep konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state),  kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation) (Budiardjo, 1981 : 8,9). Bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintah negara, lembaga lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

A.Etika Politik Pengelompokan etika dibedakan :

1. Etika Umum membahas prinsip-prinsip dasar bagi segenap tindakan manusia.

2. Etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987 : 15).

3.DIMENSI POLITIS MANUSIA

a) Manusia Sebagai Makhluk Individu Sosial Manusia di pandang sebagai sekedar sarana bagi masyarakat.Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau sebagai makhluk sosial .

b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia

Dimensi politis manusia berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat .Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundmental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak.Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia.Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakkan moral manusia .

4.NILAI PANCASILA SEBAGAI SUMBER ETIKA POLITIK

a) Ketuhanan Yang MahaEsa .Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, harus berdasarkan legitimasi moral religius.

b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sila ke II juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan Negara

c) Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup bersama dalam suatu cita-cita serta prinsip yang sama demi kesejahteraan bersama.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan Perwakilan. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat,oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasan Negara

e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan dalam kehidupannegara.Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

5.Kesimpulan

1)      Pancasila adalah sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya.

2)      Suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma – norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan nilai–nilai yang bersifat mendasar

3)       Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang prinsip–prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia yang membicarakan masalah– masalah yang berkaitan dengan predikat “susila” dan “tindak susila”, “baik” dan “buruk”.

4)       Hubungan sistematik antara nilai, norma dan moral tersebut terwujud dalam suatu tingkah laku praktis dalam kehidupan manusia.

5)      Etika politik adalah termasuk lingkup etika social manusia yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik